Kamis, 18 April 2013

Tantangan Membangun Masyarakat Generic Minded


Foto : kesehatan.kompas

Masalah kesehatan merupakan salah satu masalah sangat krusial di Indonesia. Kesehatan masih menjadi barang yang mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat kebanyakan. Salah satu sebab utamanya adalah mahalnya biaya kesehatan terutama yang bersumber dari obat. Komposisi biaya untuk obat seringkali mendominasi dari keseluruhan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan masyarakat selain biaya dokter ataupun sejumlah pemeriksaan pendukung lainnya. 


Tinggginya biaya kesehatan yang bersumber dari obat sebenarnya bisa ditekan secara signifikan jika pasien menggunakan obat generik. Sayangnya, telah terjadi mispersepsi yang mendalam dan berlangsung lama mengenai manfaat dan kelebihan obat generik. Muncul persepsi di kalangan masyarakat luas bahwa obat generik adalah obat kelas dua yang khasiatnya kalah jauh dibanding obat paten. Obat generik acapkali juga diidentikkan sebagai obat pasien kurang mampu. Alhasil, masyarakat lebih percaya pada obat paten meski harganya sangat mahal. Sedang mereka yang kurang mampu, terkadang lebih memilih pengobatan alternatif bahkan metode klenik yang seringkali justru membuat pasien bertambah sakit. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. 

Di negara di mana tingkat kesehatan masyarakatnya masih rendah, tingkat ekonomi masyarakat juga rendah dan hanya sedikit di antaranya yang ter-cover asuransi seperti Indonesia, penggunaan obat generik yang harganya jauh lebih murah seharusnya lebih banyak dari obat paten. Namun realitas yang ada justru sebaliknya. Penggunaan obat generik di Indonesia masih sangat rendah yakni baru sekitar 40 persen (data Kemenkes 2012). Jauh dibandingkan dengan konsumsi obat generik di negara maju yang umumnya telah berkisar antara 70-80 persen dari total penggunaan obat secara nasional. 

Tak hanya kalah jauh dibandingkan negara-negara maju, Indonesia juga terbilang tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN yang memiliki persentase penggunaan obat generik lebih baik. Di Thailand misalnya, konsumsi obat generik di negara tersebut telah mencapai 25 persen dari total penjualan obatnya pada tahun 2007 lalu. Begitu pula dengan Malaysia yang telah mencapai 20 persen pada tahun yang sama. Dan untuk tahun yang sama pula, yakni 2007, penjualan obat generik yang dikonsumsi masyarakat Indonesia hanya mencapai 8,7% dari total penjualan obat (Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2009) .

Penggunaan obat generik di negara-negara maju umumnya mendominasi karena penggunaan obat generik di negara-negara tersebut telah didukung oleh pemahaman masyarakat yang sudah generic minded, kesadaran dan sikap kooperatif para dokter, kuatnya posisi pemerintah terhadap dokter dan industri farmasi, serta tersedianya sistem pembiayaan kesehatan yang memadai. Alhasil, porsi penjualan obat generik di negara-negara maju bisa mencapai hampir 80 persen, sedangkan obat paten hanya sekitar 20 persen. Kondisi yang berkebalikan ini merupakan salah satu PR besar kita saat ini, yakni membangun masyarakat yang generic minded demi terciptanya kualitas kesehatan masyarakat yang lebih optimal dan merata.


Proaktif Mencari Informasi

Sebagai salah satu aktor utama, sikap proaktif masyarakat dalam mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai manfaat dan kelebihan obat generik merupakan salah satu pondasi utama dalam membangun masyarakat yang generic minded. Pengetahuan dan informasi yang minim merupakan penyebab utama mengapa berkembang persepsi yang keliru mengenai obat generik. Sejumlah poin mendasar yang penting untuk diketahui antara lain apa itu obat generik, bagaimana khasiatnya dibandingkan dengan obat paten, lalu mengapa harganya lebih murah. 

Obat paten adalah obat originator yang dibuat produsen berdasarkan riset. Menurut UU No. 14 Tahun 2001 masa berlaku paten di Indonesia adalah 20 tahun. Selama 20 tahun itu, perusahaan farmasi tersebut memiliki hak eksklusif di Indonesia untuk memproduksi obat yang dimaksud. Perusahaan lain tidak diperkenankan untuk memproduksi dan memasarkan obat serupa kecuali jika memiliki perjanjian khusus dengan pemilik paten. Setelah obat paten berhenti masa patennya, obat paten kemudian disebut sebagai obat generik.

Jika di banyak negara maju dan dunia internasional umumnya hanya mengenal dua jenis obat, yakni obat paten dan obat generik dengan pengertian sebagaimana diuraikan di atas, maka di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, selain obat paten dan generik, terdapat pula di antara keduanya obat generik bermerek. Dengan demikian maka di Indonesia dikenal dua jenis obat generik, yakni obat generik yang dijual tanpa merek atau biasa disebut Obat Generik Berlogo (OGB) dan obat generik bermerek. 

Kedua jenis obat generik ini sebenarnya memiliki komposisi dan khasiat yang sama, namun obat generik bermerek dijual oleh industri yang memproduksinya dengan biaya lain-lain (termasuk biaya iklan atau promosi) yang kemudian harus ditanggung oleh konsumen, dalam hal ini pasien. Kemasan yang lebih menarik juga membuat obat generik bermerek lebih mahal dari OGB. Sementara itu, harga OGB bisa ditekan karena obat ini hanya berisi zat yang dikandungnya dan dijual dalam kemasan dengan jumlah besar sehingga tidak diperlukan biaya kemasan dan biaya iklan dalam pemasarannya. Proporsi biaya iklan obat dapat mencapai 20-30 persen, sehingga akan mempengaruhi harga obat secara signifikan. Karena harganya yang lebih ekonomis inilah maka penggunaan OGB lebih dianjurkan dan lebih sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah kalangan masyarakat menengah ke bawah.

OGB sendiri merupakan program pemerintah yang diluncurkan pada 1989 dengan tujuan memberi alternatif obat bagi masyarakat dengan kualitas yang terjamin, harga terjangkau, serta ketersediaan obat yang cukup. Dari sisi zat aktifnya (komponen utama obat), baik OGB maupun obat generik bermerek dagang, sama persis dengan obat paten. OGB mudah dikenali dari logo lingkaran hijau bergaris-garis putih dengan tulisan “Generik” di bagian tengah lingkaran. Logo ini menunjukan bahwa OGB telah lulus uji kualitas, khasiat dan keamanan sedangkan garis-garis putih menunjukkan OGB dapat digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Sementara itu, obat generik bermerek atau yang lebih umum disebut dengan obat bermerek adalah obat yang diberi merek dagang. Contoh, OGB untuk obat penurun kolesterol adalah Simvastatin, sedang obat generik bermereknya ada yang memiliki nama dagang Cholestat.

Logo Obat Generik


Mengubah Paradigma

Dengan berbekal pengetahuan dan informasi yang memadai, langkah selanjutnya yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang generic minded adalah mengubah paradigma atau persepsi masyarakat terhadap obat. Paradigma yang keliru telah membuat biaya kesehatan masyarakat melonjak tajam. Begitu pula dengan beban pemerintah.

Karena lebih memercayai obat bermerek atau paten, pasien harus membayar lebih mahal. Selisih harga antara obat generik berlogo (OGB) dan obat paten bisa mencapai 20-30 kali lipat, bahkan bisa lebih. Sementara selisih harga antara obat generik bermerek dengan OGB sekitar 3-4 kali lipat. Beban pemerintah juga bertambah besar karena meningkatnya alokasi anggaran untuk biaya kesehatan masyarakat. Jika saja pemahaman masyarakat mengenai obat generik sebaik pemahaman masyarakat di negara maju, biaya kesehatan masyarakat tentu bisa ditekan secara signifikan. Atas pertimbangan ini, perubahan paradigma yang benar mengenai obat harus segera digalakkan. 

Sudah saatnya pemikiran usang yang menganggap obat generik sebagai obat kelas dua yang khasiatnya kalah jauh dibanding obat bermerek atau branded, juga pemikiran yang mengidentikkan obat generik sebagai obatnya masyarakat kurang mampu, kita tinggalkan. Berganti dengan pemikiran baru bahwa obat generik sama khasiatnya dengan obat paten. Sikap rasional masyarakat terhadap obat juga harus ditumbuhkembangkan, jika bisa sembuh dengan obat yang murah, mengapa harus membayar lebih mahal. Bukankah yang kita butuhkan khasiatnya, bukan mereknya? Pemakaian obat paten sebaiknya hanya dibatasi pada obat-obatan yang memang belum ada turunan atau kopiannya. 

Masyarakat seharusnya tidak ragu untuk menggunakan obat generik karena khasiat obat generik sudah diakui oleh dunia termasuk untuk sejumlah penyakit yang tergolong kronis. Sejak tahun 2003, obat-obatan generik telah digunakan dan terbukti ampuh dalam mengobati HIV. Pada tahun 2005, penggunaan obat generik telah membantu mengurangi biaya pengobatan satu orang dari sekitar 1.100 dolar setahun menjadi sekitar 300 dolar. Keberhasilan ini membuka peluang terjadinya pengurangan biaya yang signifikan untuk sejumlah penyakit lain yang membutuhkan pengobatan jangka panjang seperti penyakit jantung, diabetes dan kanker.
Pada tahap yang lebih lanjut, perubahan paradigma yang benar terhadap obat harus ditingkatkan lagi menjadi sebuah kesadaran dan pemahaman bahwa mendapatkan obat generik adalah hak pasien. Pasien berhak bertanya dan meminta kepada dokter agar meresepkan obat generik. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mengobati penyakitnya, terlebih jika kemampuan finansial mereka terbatas dan tidak ditanggung oleh asuransi. Sebagaimana dikemukakan oleh Slamet Budiarjo, Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), masyarakat seharusnya menggunakan haknya untuk mendapatkan resep obat generik dari dokter. Namun kekurangan informasi dan pengetahuan yang kemudian berdampak pada pemahaman (paradigma) yang keliru mengenai obat, membuat banyak masyarakat tidak mengetahui dan menggunakan haknya.

Terkait dengan penggunaan obat generik sebagai pilihan utama, masyarakat sebenarnya dilindungi oleh dua undang-undang sekaligus, yakni UU kesehatan No.23 Tahun 1992 dan UU Perlindungan Konsumen Pasal 5 mengenai Hak Konsumen. Menurut UU kesehatan No.23 Tahun 1992 dalam Bab Penjelasan dari Pasal 53 ayat 2, hak-hak pasien meliputi : (1) Hak untuk memperoleh informasi; (2) Hak untuk memberikan persetujuan; (3) Hak atas rahasia kedokteran, dan (4) Hak atas pendapat kedua (second opinion). 

Sementara hak-hak konsumen menurut pasal 5 UU Perlindungan Konsumen antara lain meliputi : (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan; (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa; (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif; dan (8) Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan kedua undang-undang di atas, maka masyarakat baik sebagai pasien sekaligus sebagai konsumen berhak untuk memperoleh penjelasan dari tenaga kesehatan apabila hendak mendapatkan informasi seperti : penyakit yang diderita, tindakan medis yang hendak dilakukan, obat-obatan yang diresepkan dan alternatifnya, serta perkiraan biaya pengobatan termasuk di dalamnya harga obat-obatan.


Problematika di Lapangan

Pemahaman masyarakat tentang manfaat obat generik terutama obat generik berlogo (OGB) sebenarnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sayangnya, proaktif mencari informasi, mengubah paradigma dan memahami obat generik sebagai hak pasien saja tidak cukup bagi masyarakat untuk mendapatkan obat generik dengan mudah. Dalam praktiknya, pasien dan keluarganya seringkali masih harus menghadapi tantangan dan hambatan dari sejumlah pihak yang seharusnya menjadi kunci utama dalam memasyarakatkan obat generik pada masyarakat. Salah satunya ketika berhadapan dengan dokter dan orang-orang di instalasi farmasi seperti apotek.

Sebagai pihak yang paling berwenang menulis resep obat untuk pasien, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) telah menghimbau para anggotanya untuk meresepkan obat generik dan mengingatkan pada kode etik larangan menjalin kontrak dengan penyedia obat. Apabila terbukti ada anggotanya yang terlibat, maka akan diberikan sanksi berupa pembinaan. Namun kenyataannya, peresepan obat paten atau obat generik bermerek pada pasien yang sebenarnya lebih mampu bahkan hanya mampu menjangkau obat generik berlogo (OGB) masih sangat sering dilakukan oleh para dokter.

Dalam tataran praksis di lapangan, pasien seringkali harus berhadapan dengan sikap arogan dan otoriter dokter dalam meresepkan obat. Dengan alasan obat paten lebih manjur dari obat generik atau bahkan mengatakan obat generik dari obat yang dimaksud belum ada, dokter acapkali memanfaatkan kekurangtauan pasien ini sebagai kesempatan untuk “menyudutkan” pasien menggunakan obat paten. Padahal jika dokter bersikap kooperatif dan turut serta dalam memasyarakatkan obat generik, sosialisasi mengenai obat murah berkualitas ini tentu akan lebih optimal. Terlebih jika dokter yang bersangkutan adalah dokter yang dikenal memiliki kredibilitas baik di masyarakat.

Tak hanya mengimbau para anggotanya untuk meresepkan obat generik, PB IDI juga mengupayakan cara lain untuk lebih memasyarakatkan penggunaan obat generik. Salah satunya dengan menyurati pemerintah agar tak perlu ada dua jenis obat generik yang bisa membingungkan masyarakat. Karena kedua obat tersebut, yakni obat generik bermerek dan obat generik berlogo (OGB), isi dan khasiatnya sama persis. Yang membedakan hanya bungkus atau kemasannya saja. Dengan adanya tiga jenis obat ini (obat paten, obat generik bermerek dan obat generik berlogo), masyarakat Indonesia sebenarnya mengenal tiga jenis obat, yakni obat paten sebagai obat kelas satu, obat generik bermerek sebagai obat kelas dua, dan obat generik berlogo (OGB) sebagai obat kelas tiga. Dengan strata-strata ini, OGB sering dianggap sebagai obat untuk masyarakat miskin, obat tidak bergengsi, dan obat dengan mutu yang tidak terjamin dan tidak ampuh. 

Pihak lain yang juga memiliki peran penting dalam memasyarakatkan obat generik adalah para apoteker. Mereka adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pasien terkait dengan obat. Apoteker seharusnya menjadi ujung tombak pemberi informasi kepada masyarakat mengenai manfaat obat generik termasuk membantu secara langsung jika pasien ingin mengganti obat paten dengan obat generik yang sepadan. Sayangnya, orang-orang apotek acapkali justru menyusahkan dan menyesatkan pasien. Penulis beberapa kali menyaksikan secara langsung bagaimana sejumlah apotek besar seringkali mengatakan bahwa sejumlah obat generik yang dibutuhkan pasien tidak tersedia. Lalu dengan sangat antusias mereka merekomendasikan obat paten yang sejenis dengan alasan obat paten tersebut memiliki khasiat yang jauh lebih baik dari obat generik. Sangat disayangkan sikap yang tidak kooperatif semacam ini. 

Keterbatasan ketersediaan obat generik dan sikap tidak kooperatif orang apotek ini merupakan salah satu kendala besar dalam memasyarakatkan obat generik di masyarakat. Penyediaan obat generik di apotek kita rata-rata hanya sekitar 10-20 persen. Padahal seharusnya, ketersediaan obat generik di apotek harus di atas 50 persen. Sementara untuk setiap rumah sakit, minimal harus menyediakan 80 persen obat generik, sehingga ketika dokter meresepkan obat generik, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkannya. Ketiadaan regulasi yang tegas dari pemerintah membuat banyak apotek bahkan rumah sakit dengan sengaja membatasi ketersediaan obat generik karena keuntungan yang didapat dari menjual obat generik tidak sebesar jika menjual obat bermerek. Kesulitan mendapatkan obat generik di lapangan bisa menghambat terwujudnya masyarakat yang generic minded.


Selangkah Lagi Menuju Masyarakat Generic Minded

Upaya untuk membangun masyarakat yang generic minded sebenarnya tinggal selangkah lagi. Masyarakat telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai obat generik, dan pemahaman ini diharapkan akan terus meningkat secara signifikan seiring dengan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan. Sejumlah infrastruktur di lapangan dan dukungan dari pihak-pihak terkait seperti dokter dan apotek juga menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Meski demikian, masih dibutuhkan sejumlah langkah akselerasi agar masyarakat yang generic minded segera terwujud terutama menjelang beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sudah tidak lama lagi.

Sejumlah langkah akselerasi yang sangat mendesak tersebut antara lain regulasi yang lebih tegas dari pemerintah terkait dengan hak masyarakat untuk mendapatkan obat generik dengan mudah. Telah terdapat sejumlah Permenkes mengenai obat generik terutama obat generik berlogo (OGB) yang perlu didukung oleh payung hukum yang lebih kuat. Hukum yang tegas dan jelas akan meningkatkan posisi tawar (bargaining position) masyarakat ketika menghadapi dokter yang arogan dan orang-orang apotek yang tidak kooperatif. Agar masyarakat semakin termotivasi dan mudah mendapatkan obat generik, regulasi mengenai kewajiban apotek obat generik minimal 70 persen, harus segera direalisasikan. Begitu pula dengan regulasi yang mengharuskan produsen obat wajib memproduksi minimal  70 persen obat generik. Pengadaan apotek yang khusus menjual obat generik juga harus segera ditambah karena jumlahnya yang masih sangat terbatas.

Kebingungan masyarakat mengenai dua jenis obat generik (bermerek dan berlogo) juga harus diseragamkan. Jika tidak bisa membuat kedua obat tersebut itu melebur menjadi satu sebagaimana halnya di negara maju, maka upaya sosialisasi kepada masyarakat bahwa tidak ada perbedaan antara OGB dan obat generik bermerek dengan kandungan zat aktif yang sama, dalam hal mutu, khasiat dan keamanan, harus semakin ditingkatkan.

Perlu pula diubah stigma yang terlanjur melekat di benak masyarakat bahwa OGB identik dengan Puskesmas. Salah satunya dengan lebih mengoptimalkan pengimplementasian Keputusan Menkes tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah selain Puskemas. Pihak industri farmasi juga perlu didorong dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar terlibat aktif dalam upaya membangun masyarakat yang generic minded, mengingat besarnya potensi pasar di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sangat besar.

Masyarakat luas sendiri juga memiliki andil besar dalam mengakselerasi terwujudnya masyarakat Indonesia yang generic minded. Salah satunya dengan berbagi informasi dan memotivasi orang-orang di sekitar untuk lebih memilih obat generik. Perangkat teknologi informasi yang sangat pesat saat ini terutama sarana social media di dunia maya bisa menjadi sarana yang sangat efektif. Media massapun memiliki andil yang sangat signifikan untuk membangun kesadaran baru dan paradigma yang benar mengenai obat.

Akhir kata, mari bersinergi menyongsong masyarakat yang generic minded. Jika bisa sembuh dengan obat yang murah, mengapa harus membayar lebih mahal?


2 komentar:

  1. Paradigma masyarakat tentang obat generik memang sangat beragam. ada yang menganggapnya sebagai obat yang tdk berkualitas karena harganya yang murah sebab di masyarakat konsumen sendiri selalu mengidentikkan sesuatu yg mahal sebagi berkualitas sedang yang murah tidak berkualitas alias murahan

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ya, anggapan ini muncul karena banyak masyarakat yang belum tau mengapa obat generik harganya bisa sangat murah. Bagi masyarakat yang mampu, mereka punya banyak pilihan ketika tidak memercayai obat generik, tapi bagi masyarakat yang tidak mampu pilihan yang tersedia adalah terus sakit, pergi ke orang pintar atau mencoba pengobatan alternatif. Terimakasih sudah mampir.....:)

      Hapus

 
;