Jumat, 15 Februari 2013

Terapi Zakat untuk Obesitas Anggaran


Sumber Foto : penerang.com

Obesitas anggaran pemerintah nampaknya telah sampai pada tahap yang sangat kritis. Dengan dominasi anggaran belanja rutin yang mencapai hampir 80 persen dari total anggaran setiap tahunnya, pemerintah tidak akan bisa gesit dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional. Seperti halnya orang yang obesitas, negara dan masyarakat juga akan sangat rentan terhadap berbagai ancaman “penyakit” dan krisis.


 Anggaran belanja rutin pemerintah yang menyedot sekitar 3/4 dari total anggaran, sisanya dialokasikan untuk belanja modal dan belanja sosial. Ketimpangan anggaran yang sangat menganga lebar ini seolah memberi gambaran bahwa pemerintah adalah sosok yang lebih fokus pada kepentingan dan kesenangannya sendiri. Padahal, dana yang dipakai sebagian besar berasal dari pajak yang notabene adalah uang dari rakyat. 

Dalam RAPBN 2012 misalnya, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai 1.019,3 triliun rupiah atau hampir 79 persen dari total pendapatan negara. Jumlah ini naik 140,6 triliun rupiah atau sekitar 16 persen dari target APBN-P 2011. Dengan total penerimaan sebesar itu, tax ratio ditargetkan naik dari 12,2 persen pada 2011 menjadi 12,6 persen pada 2012. Banyak kalangan menilai rencana ini tidak realistis dan semakin melukai rasa keadilan masyarakat karena pada saat yang bersamaan anggaran belanja rutin meningkat menjadi 80,43 persen, atau naik dari 78,49 persen di APBN-P 2011. Jumlah ini sangat timpang dengan anggaran belanja modal yang hanya 17,62 persen dan belanja sosial 6,67 persen. Anggaran subdisi justru turun drastis. Pada RAPBN 2012, anggaran subsidi direncanakan hanya Rp 208,9 triliun, atau turun sebesar Rp 28,3 triliun dari APBN-P 2011 yang sebesar Rp 237,2 triliun. 

Dengan mengandalkan pajak, APBN kita sebenarnya sangat beresiko. Karena selama ini pajak selalu gagal memenuhi target kecuali pada tahun 2008. Selain karena masalah internal seperti kesiapan aparat, kesiapan sistem dan lain-lain, faktor eksternal seperti turunnya kepercayaan masyarakat diperkirakan akan berpengaruh terhadap pendapatan sektor pajak. Defisit anggaran sangat jelas mengancam. 

Potensi Zakat

Wacana mengenai optimalisasi sektor non pajak sebagai sumber penerimaan alternatif negara telah lama digulirkan. Dalam jangka pendek, sektor ini diharapkan mampu menopang pajak yang selama ini menjadi instrumen utama penerimaan negara dalam rangka mengimbangi pengeluaran negara yang terus meningkat. Salah satu yang menjadi buzzword saat ini adalah zakat. 

Menurut kajian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Bank Pembangunan Asia (ADB), potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun per tahun. Angka ini cukup masuk akal karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dari 237 juta lebih penduduk Indonesia, 80 persen di antaranya adalah umat Islam. Namun, menurut Forum Zakat Nasional yang merupakan asosiasi lembaga zakat di Tanah Air, realisasi perolehan zakat di Indonesia pada 2010 baru mencapai Rp1,5 triliun. 

Potensi inilah yang ingin dibidik pemerintah di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pajak seiring dengan maraknya kasus mafia pajak dan mafia anggaran akhir-akhir ini. Zakat diharapkan bisa menjadi sumber penerimaan alternatif potensial selain pajak. Sementara bagi masyarakat, zakat sangat diharapkan mampu menyempurnakan kekurangoptimalan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan ekonomi yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan riil masyarakat seperti pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Menegaskan Aturan Main

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar berkampanye tentang zakat untuk mendorong masyarakat lebih giat menunaikan rukun Islam yang keempat ini. Bahkan muncul wacana untuk menjadikan pajak sebagai pengganti zakat. Maksudnya, cukup dengan membayar pajak kepada pemerintah yang juga diniati untuk berzakat, maka dua kewajiban terpenuhi sekaligus. Baik kewajiban sebagai muslim maupun kewajiban sebagai warga negara. 

Tidak masalah jika pemerintah menjadikan zakat sebagai sumber pendapatan baru untuk membiayai pembangunan. Justru peran zakat dan partisipasi umat harus ditingkatkan. Hanya saja, pemerintah harus menaati aturan main yang telah berlaku baku atas zakat. Yakni bahwa pengelola zakat (amil zakat) dalam hal ini pemerintah, hanya mendapatkan 1/8 bagian dari total pendapatan. Selebihnya benar-benar untuk pembangunan dan kelompok masyarakat yang secara tegas dan jelas telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima zakat. 

Jika pemerintah berkomitmen untuk menaati aturan main yang utama ini, tentu masyarakat akan berbondong-bondong membayar pajak yang telah disinergiskan dengan zakat. Semakin banyak masyarakat membayarkan zakatnya melalui pajak, semakin cepat roda pembangunan bergerak. Zakat akan semakin mengukuhkan perannya sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi sarana memperkecil ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Bagi pemerintah sendiri, tunduk pada aturan ini akan menjadi terapi yang cukup efektif untuk mengakselerasi terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance). 

Dengan berkomitmen hanya mengambil 1/8 bagian dari uang masyarakat yang terkumpul melalui pajak sebagai pengganti zakat, tidak hanya memaksa pemerintah untuk amanah namun juga efisien dalam mengelola dana masyarakat. Pemerintah harus “diet”, tidak menggunakan anggaran secara berlebihan. Masalahnya kemudian, apakah pemerintah mau mengikuti aturan yang sudah baku ini atau hanya mencari alasan syar’i untuk mendongkrak pendapatan melalui zakat?

Keputusan ada di tangan pemerintah. Masyarakat sudah geram dengan kondisi bangsa yang terus terpuruk. Mereka tidak akan keberatan untuk berpartisipasi lebih banyak dengan catatan pemerintah bersedia tunduk pada aturan syar’i untuk menggunakan dana umat secara amanah, efisien dan tepat sasaran. Namun jika pemerintah tetap bersikukuh dengan aturan dan pola hidupnya yang boros bahkan korup, menggunakan hingga 3/4 dana masyarakat untuk kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri dan mengorupsi sebagian yang lain, masyarakat tentu akan lebih memilih membayarkan zakatnya melalui lembaga amil zakat biasa atau bahkan menyalurkan langsung kepada para mustahik. Bisa jadi, pajak akan semakin diabaikan masyarakat.

7 komentar:

  1. Waduh sayang sekali kalo jakat ke pemerintah hanya dgunakan untuk belanja rutin yang sebagian besar untuk menggaji pegawai negeri yang terkenal hanya mkan gaji buta itu (wlaupun saya percaya sebagian ada yg bnar2 kerja ko), belum lagi korupsi2 yg merajalela..hadeuuh...

    BalasHapus
    Balasan
    1. yang saya maksud di sini bukan zakat sebagai pengganti pajak sebagai sumber pendapatan negara, tapi lebih ke zakat sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif selain pajak, karena kerentanan keuangan negara jika hanya bersandar pada pajak. Jika ini direalisasikan (dan sangat disayangkan jika pemerintah mengabaikan karena pajak sangat potensial), maka pemerintah seharusnya tau diri untuk memanfaatkan dana ini lebih amanah. Di mana salah satu konkritisasinya hanya menggunakan sebagian kecil saja untuk kebutuhan dirinya (salah satunya menggaji PNS), sementara sebagian besar lainnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Tapi kalau pendistribusiannya masih sama dengan pajak, apalagi tetap dikorupsi, saya pribadi akan lebih memilih menyalurkan zakat dsb ke lembaga non pemerintah yang lebih bisa dipercaya :)

      Hapus
  2. zakat harus ikhlas :)

    BalasHapus
    Balasan
    1. Setiap ibadah memang seharusnya dilakukan dengan ikhlas, tapi untuk sejumlah ibadah yang sifatnya wajib (salah satunya zakat), sebagai muslim adakalanya kita harus "memaksakan" diri untuk belajar dan pada akhirnya terbiasa untuk ikhlas :)

      Hapus
  3. Ibadahnya badan yaitu solat
    Ibadahnya harta yaitu zakat
    sistem ekonomi islam dasarnya ialah flow concept, zakat salah satu elemennya....terserah zakat sm siapa saja, perkara uang zakat itu dikorupsi atau tidak itu urusan dia dan Tuhannya? sing penting niat kitanya

    Salam Hangat

    BalasHapus
  4. terapi yang bagus, saya dukung dan bersedia menerima zakatnya.

    BalasHapus

 
;