Senin, 11 Februari 2013

Moratorium dan Masa Depan TKI

Sumber Foto : web.inilah.com

Pemerintah mengeluarkan moratorium penghentian sementara tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi mulai Agustus 2011 menyusul kasus eksekusi pancung TKI Ruyati (54) yang menghebohkan. Pemerintah juga telah membentuk Satgas TKI untuk melaksanakan tugas melindungi warga negara Indonesia yang mendapatkan masalah di luar negeri. 



 Sebelumnya sejak tiga bulan terakhir, pemerintah sebenarnya juga telah melakukan kebijakan pengetatan pengiriman TKI ke Arab Saudi. Langkah ini diambil karena begitu kompleks persoalan perlindungan hukum dan jaminan keamanan bagi TKI di negara tersebut yang tidak kunjung menemui titik temu sampai mencuatnya kasus hukum pancung Ruyati. 



Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi sistem rekruitmen, penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi sekaligus membenahi titik lemahnya. Kebijakan pengetatan sesungguhnya merupakan bentuk soft moratorium atau moratorium lunak. Jika ternyata langkah ini tak cukup efektif mereduksi masalah, bukan tidak mungkin pemerintah akan mengambil kebijakan yang lebih ekstrem, yakni moratorium permanen atau zero placement (penempatan nol). 



Masyarakat sendiri sebenarnya sejak lama telah meminta pemerintah untuk segera memberlakukan kebijakan moratorium total atau zero placement TKI ke Arab Saudi. Di negara yang menjadi pengimpor pembantu rumah tangga (PRT) terbesar dari Indonesia ini, diperkirakan sekitar 1,5 juta TKI bekerja sebagai PRT atau sekitar 70% dari total TKI yang bekerja sebagai PRT di seluruh negara tujuan. 



Ironisnya, di negara ini pula Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat, sepanjang 2010 hingga 1 November, dari total 3.835 kasus penganiayaan yang menimpa TKI, terbanyak terjadi di Arab Saudi, yakni sebanyak 55%. Begitu juga dengan pelecehan seksual yang mencapai 68%. Tak hanya itu, TKI yang pulang dalam kondisi cacat, pulang dalam kondisi hamil atau membawa anak hasil hubungan gelap atau karena ulah majikan, TKI yang bekerja bertahun-tahun tanpa digaji, bahkan pulang tinggal nama, terbanyak juga dari Arab Saudi. 



Kepulangan 2.349 warga negara Indonesia yang sebagian besar adalah TKI yang over stay atau bermasalah dari Arab Saudi pada 4 Mei lalu memang kian menambah kegeraman kita. Sebagian besar dari mereka berada dalam kondisi memprihatinkan, 123 orang dalam keadaan hamil dan 4 TKW melahirkan selama di perjalanan. Berbagai fakta memilukan ini semakin menguatkan desakan agar kebijakan moratorium permanen atau zero placement ke Arab Saudi segera diberlakukan.
Tasa-rasanya banyak kalangan akan mengapresiasi langkah moratorium permanen ke Arab Saudi jika kebijakan ini benar-benar diberlakukan. Moratorium diharapkan akan memutus lingkaran setan kekerasan dan tindakan tidak manusiawi terhadap TKI. Namun, sejumlah persoalan dipastikan juga akan muncul jika kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan.



Setelah penghentian pengiriman tenaga kerja, pemulangan TKI yang over stay atau telah atau akan habis masa kerja atau kontrak kerjanya, dapat dipastikan jumlah pengangguran di dalam negeri akan bertambah secara signifikan. Bukan tidak mungkin, tanpa langkah antisipatif yang konkrit dan tepat sasaran, pengangguran baru tersebut akan menambah deret panjang daftar orang miskin di negeri ini. Sejumlah persoalan lain dipastikan akan segera menyusul dan semakin kompleks. Seperti, meningkatnya kriminalitas.



Di sisi lain, menjadi TKI tetap akan menjadi pilihan jika kebijakan moratorium tidak diimbangi dengan sejumlah upaya pembukaan kesempatan kerja yang memadai di Tanah Air. Ketika kebijakan moratorium ke Arab Saudi diberlakukan, maka sejumlah negara lain akan menjadi tujuan berikutnya. 



Kondisi beberapa negara yang menjadi 'surga' bagi para TKI, antara lain Singapura, Hong Kong dan Taiwan cukup bertolak belakang dengan di Arab Saudi. Di negeri kaya minyak ini, para PRT acapkali mengalami penyiksaan dan penindasan. Sebaliknya para buruh migran di tiga negara tersebut justru bisa bermetamorfosis secara dinamis untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik sekembalinya ke Tanah Air. Dengan perlindungan hukum yang jelas dari negara tempatnya bekerja, selain memperoleh gaji dan perlakuan yang layak, mereka juga memperoleh kesempatan untuk beraktualisasi dan mengembangkan potensi diri. 



Agar persoalan di Arab Saudi tidak terulang, pemerintah harus melakukan sejumlah langkah strategis mengingat gelombang pengiriman TKI ke negara lain diperkirakan akan meningkat jika kebijakan zero placement benar-benar diberlakukan. Apalagi, permintaan TKI di luar negeri seperti Malaysia masih sangat tinggi. Jangan sampai, kebijakan moratorium justru menyuburkan jalur pengiriman TKI secara ilegal yang membuat posisi tawar TKI semakin rendah sehingga risiko TKI saat bekerja di negeri orang semakin besar.



Seperti Filipina, profesionalitas manajemen pengiriman TKI harus ditingkatkan. Sejak persiapan pemberangkatan, selama bekerja di negara tujuan hingga kembali ke Tanah Air. Calon TKI harus benar-benar siap untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta memahami aspek perlindungan terhadap diri sendiri. Ini akan meningkatkan posisi tawar TKI itu sendiri.
Sudah selayaknya warga negara yang memilih bekerja sebagai TKI mendapat perlindungan dan dukungan optimal dari negara. Mereka sudah mengurangi beban pemerintah bahkan justru membantu melalui remitansi yang jumlahnya sangat signifikan. 






Pemerintah juga harus bersikap kooperatif dan memiliki peraturan yang lebih konkrit tentang TKI mengingat negara-negara seperti Singapura, Hongkong dan Taiwan memiliki undang-undang yang secara tegas mengatur dan melindungi para tenaga kerja asing yang bekerja di negaranya termasuk mereka yang bekerja di sektor informal sebagai PRT. Jika bukan pada pemerintah, kepada siapa lagi mereka berharap? *** 





Tulisan telah dimuat di Harian Suara Karya, 5 Juli 2012

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 
;