Rabu, 06 Februari 2013

Kredit Mikro untuk Daerah Rawan Bencana

Sebagai negara dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi, kredit mikro atau microfinance telah menjadi salah satu buzzword yang ramai diperbincangkan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya memberi akses modal. Tapi juga sekaligus berfungsi sebagai sarana pemberdayaan bagi masyarakat miskin terutama perempuan. Dalam ranah global pun, kredit mikro juga dikenal sebagai salah satu obat mujarab (panacea) bagi program pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang. 

Foto dari sini


SEJUMLAH praktik menunjukkan bahwa kredit mikro cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu keberhasilan kredit mikro yang cukup fenomenal adalah Grameenbank yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus dari Bangladesh. Melalui konsep ini, Muhammad Yunus berhasil membuktikan bahwa jika diberi kesempatan dan dukungan yang optimal, kaum perempuan bisa melakukan perubahan dan berkontribusi besar dalam membebaskan dirinya dari kemiskinan.

Dalam perkembangannya yang cukup pesat di tanah air, kehadiran dan kontribusi kredit mikro telah merambah aspek lain di luar masalah pengentasan kemiskinan yang semata disebabkan oleh kemiskinan struktural. Salah satunya sebagai akselerator dalam upaya merekonstruksi tatanan ekonomi dan sosial masyarakat yang rusak akibat konflik dan bencana. Dua hal yang marak terjadi di negara kita dan telah turut berkontribusi secara signifikan dalam menambah angka kemiskinan, pengangguran, dan sejumlah persoalan kompleks lainnya. Terkait dengan bencana, kredit mikro terutama untuk perempuan, memiliki sejumlah arti penting jika diintegrasikan dalam program manajemen risiko bencana di tanah air. Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat besar. Sebagaimana diungkapkan hasil studi Maplecroft, sebuah firma konsultan risiko global dari Inggris, Indeks Resiko Bencana Alam (NDRI) Indonesia berada pada tingkat yang ekstrem. 

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerentanan bencana terbesar kedua di dunia setelah Bangladesh. Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan jumlah gempa bumi dengan kekuatan di atas 4 pada skala Richter yang terbanyak, yaitu rata-rata lebih dari 400 kali per tahun.
Terkait dengan kerawanan terhadap bencana ini, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait terus berupaya memperbaiki sistem penanggulangan bencana yang lebih baik dari waktu ke waktu. Mulai dari tahap mitigasi, tanggap darurat hingga upaya pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana. 

Berbagai terobosan juga terus dilakukan guna memperkokoh manajemen risiko bencana di tanah air yang berkelanjutan dan bisa memberi kontribusi optimal bagi masyarakat. Salah satunya dengan menyinergiskan kredit mikro untuk perempuan dengan program manajemen risiko bencana.

Memberdayakan yang Paling Berisiko

Masyarakat miskin merupakan kelompok masyarakat yang paling berisiko dalam bencana. Dalam kelompok ini, perempuan miskin menempati posisi yang paling rentan. Sayangnya, wacana mengenai kebencanaan seringkali mengabaikan risiko perempuan dan peran strategisnya dalam manajemen risiko bencana. Padahal, sejumlah penelitian telah menunjukkan besarnya risiko perempuan dalam bencana.

Studi yang dilakukan oleh The London School of Economics and Political Science terhadap 141 negara yang terkena bencana pada periode 1981-2002 menemukan data bahwa perempuan merupakan korban terbesar dari berbagai bencana alam yang terjadi.

Pada bencana tsunami di Aceh tahun 2004 misalnya, sebanyak 55-70 persen korban meninggal adalah perempuan. Tren yang sama bahkan juga terjadi di sejumlah negara maju. Pada bencana gelombang panas di Prancis tahun 2003, perempuan merupakan 70 persen dari 15,000 korban meninggal dunia. Begitu pula saat terjadi badai Katrina di Amerika Serikat. Mayoritas korbannya adalah perempuan miskin keturunan Amerika-Afrika yang termasuk kategori masyarakat paling miskin di Amerika.

Pada kebanyakan negara termasuk Indonesia, tingginya angka kematian perempuan belum ditanggapi dengan berbagai kebijakan yang memberi perhatian kepada perempuan sebagai pihak yang sangat rentan terhadap bencana.

Banyak perempuan tidak memiliki akses memadai terhadap informasi, sosialisasi dan edukasi kebencanaan. Banyak di antara mereka yang bahkan juga tidak mendapat peringatan sebelum bencana terjadi. Akibatnya, perempuan lebih banyak menjadi korban. Perempuan juga acapkali mengalami penderitaan paling kompleks pasca terjadinya bencana. Namun di sisi lain, perempuan memiliki potensi untuk pulih lebih cepat dari trauma bencana. Atas risiko dan potensinya ini, perempuan seharusnya turut menjadi aktor utama dalam manajemen risiko bencana.

Pengintegrasian kredit mikro dengan program manajemen risiko bencana menjadi sarana yang sangat efektif untuk memaksimalkan sosialisasi dan edukasi kebencanaan bagi perempuan. Sesuatu yang sangat dibutuhkan kaum perempuan untuk lebih siap dalam menghadapi bencana. Mereka menjadi tahu bagaimana cara mengantisipasi dan meminimalisasi risikonya menjadi korban sekaligus memungkinkan dirinya membantu orang-orang di sekitar. Dengan pengetahuan yang dimilikinya, perempuan juga bisa menjadi mentor kebencanaan bagi anak-anak dan kerabat terdekatnya. Ini akan sangat membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat siaga bencana.

Pascabencana, di mana kondisi ekonomi dan sosial masyarakat seringkali porak-poranda, kehadiran kredit mikro memberi secercah harapan bagi masyarakat terutama kaum perempuan untuk bangkit dan menata hidup lebih baik. Bantuan dalam bentuk modal dan bukan derma (atas belas kasihan), lebih dekat pada kemandirian daripada ketergantungan si penerima. Kredit mikro juga sangat kondusif bagi upaya merajut kembali jalinan sosial dan kesetiakawanan.

Sebuah program yang mengakomodasi semua tahapan dalam manajemen resiko bencana mulai dari tahap mitigasi, tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana di samping bisa berfungsi ganda sebagai alat pemutus lingkaran setan kemiskinan masyarakat miskin di daerah rawan bencana. Program ini hanya akan berjalan optimal dan berkelanjutan jika ada komitmen dan langkah konkret dari pemerintah, terutama pemerintah daerah, bersama segenap pihak yang terkait dan seluruh elemen masyarakat dalam mengintegrasikan kredit mikro dengan program manajemen risiko bencana. (*)


Tulisan telah dimuat di Harian Radar Lampung, 2 Oktober 2012, dengan judul "Memperkokoh Manajemen Risiko Bencana dengan Kredit Mikro".

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 
;