SMP gratis milik Rumah Zakat (sumber Foto :Okezone)

Seiring dengan diimplementasikannya UU No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kabupaten dan kota madya sebagai subyek mempuyai kewenangan yang lebih besar dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Dengan kewenangan tersebut, daerah bisa memiliki ruang yang luas untuk berkreasi dalam mencetak SDM-SDM yang tangguh, yang disesuaikan dengan kepentingan daerah. Daerah juga yang paling tahu kebutuhan SDM di daerahnya. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah kabupaten atau kotamadya bisa langsung menterjemahkan kebutuhan SDM ke dalam kebijakan daerahnya. Antara lain melalui program pendidikan gratis dan insentif bagi para guru.

Pemerintah Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu pionir dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di Indonesia. Kabupaten Gowa berani berinisiatif, berinovasi dalam mengembangkan daeranya sesuai potensi yang ada dengan menggratiskan biaya pendidikan hingga jenjang SMA sejak tahun 2007, jauh hari sebelum pemerintah mengkampanyekan pendidikan gratis. Pemerintah setempat dengan otoritasnya memberikan dukungan yang memadai. Mulai dari aturan hukum tentang alokasi APBD untuk sektor pendidikan hingga aturan yang melarang jenis pungutan terkait operasional sekolah. 

Sejumlah instrumen lain juga dikeluarkan untuk mengawal kebijakan tersebut yakni dengan dibuatnya Perda No.10/2009 tentang wajib belajar. Di dalamnya diatur tentang kewajiban bagi anak usia sekolah, untuk bersekolah. Jika tidak, seperti di Jepang, orang tua yang bersangkutan harus menanggung resiko enam bulan penjara, atau denda 50 juta. Berbagai program inovasi di dalam pendidikanpun dipersiapkan seperti pengembangan media audio visual, atau pembelajaran matematika melalui media game, dan sebagainya. 

Untuk menyelenggarakan pendidikan gratis hingga jenjang SMA tersebut, pemerintah Gowa mengalokasikan APBD hingga Rp 11 miliar atau sekitar 21,26 persen dari total APBD (Kompas, 21/01/2009). Artinya secara otonom Gowa berani mengalokasikan anggaran melebihi ketentuan pemerintah pusat. Dinas pendidikan Gowa juga menerbitkan kebijakan memperbolehkan siswa miskin sekolah tanpa seragam. Sehingga di Gowa tidak ada lagi proyek pengadaan bahan pakaian yang notabene menjadi ajang mencari laba.

Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali juga tidak ketinggalan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikannya, pemda Jembrana menggratiskan biaya sekolah dari SD sampai SMA bagi sekolah negeri dan memberikan support dalam bentuk beasiswa bagi siswa yang tidak mampu di sekolah-sekolah swasta. Pemda Jembrana juga menyediakan insentif untuk para guru yang besarnya sekitar Rp 5000/jam. Hampir sama dengan di Kabupaten Jembrana, Pemda Halmahera dan Kutai Kertanagara juga menggratiskan biaya pendidikan. Jika di Halmahera pembebasan biayanya sampai SMA, di Kutai Kartanagara sudah sampai perguruan tinggi. Pemda Kutai juga memberi insentif kepada guru yang besarnya Rp 1,5 juta. Sejumlah daerah lain juga mulai melakukan kebijakan yang sama.

Secercah harapan lain akan terwujudnya pendidikan berkualitas dan gratis juga didukung oleh masyarakat. Di antaranya melalui lembaga amil zakat yang berkembang sangat pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya saja Rumah Zakat Indonesia (RZI), Dompet Dhuafa Republika (DDR), Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF). Lembaga-lembaga amil zakat ini mendapat kepercayaan besar dari masyarakat untuk mengelola zakat, infak dan sodaqoh yang nominalnya cukup besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pendistribusiannya salah satunya adalah untuk pendidikan. Sejumlah lembaga/perusahaan/yayasan juga turut andil dan semakin banyak bermunculan dalam rangka memajukan kualitas pendidikan di Indonesia.