Minggu, 27 Januari 2013

Mendongkrak Remitansi untuk PDB

Sumber Foto : Kompas

Wacana mengenai optimalisasi penerimaan alternatif negara selain pajak dan migas kian hari semakin menguat. Dalam jangka pendek, penerimaan alternatif diharapkan mampu menopang pajak yang selama ini menjadi instrumen utama penerimaan negara dalam rangka mengimbangi pengeluaran negara yang terus meningkat. Salah satu yang menjadi buzzword saat ini adalah remitansi (remittance) atau pengiriman devisa ke dalam negeri oleh tenaga kerja Indonesia (TKI). Remitansi dinilai sebagai devisa yang paling efisien dibandingkan devisa lain, karena tidak membutuhkan modal terlalu besar.
 Selain jumlahnya terus meningkat dari waktu ke waktu dan memiliki efek berantai yang luar biasa terhadap perekonomian, remitansi juga bisa mendorong kemampuan negara untuk membayar utang-utang luar negeri dan mengimpor barang-barang untuk menunjang pembangunan nasional. Inilah sejumlah alasan yang melatarbelakangi menguatnya wacana mendongkrak kontribusi remitansi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Survei Nasional Pola Remitansi TKI oleh Bank Indonesia menyebutkan, nilai transaksi pengiriman uang TKI setiap tahun cenderung meningkat. Nilai transaksi remitansi pada 2005 mencapai US$5,5 miliar atau sekitar Rp 49,5 triliun. Lima tahun kemudian, nilainya melonjak menjadi US$ 6,73 miliar atau sekitar Rp 61 triliun. Bahkan, data transaksi remitansi yang dirilis Bank Dunia pada 2010 mencatat jumlahnya mencapai US$ 7 miliar.

Rata-rata TKI mengirimkan uang US$ 500 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun per bulan ke Tanah Air. Dengan jumlah ini, TKI telah menyumbang sekitar 1,3 persen pada PDB atau sumbangan devisa terbesar kedua setelah migas. Jumlahnya yang terus meningkat telah mampu melampaui bantuan pembangunan negara asing yang hanya US$ 1,2 miliar. Menurut data Bank Dunia, remitansi TKI menempati peringkat ke-16 dunia.
Meski besarnya cukup signifikan dan prospektif, jumlah ini sebenarnya masih kalah jauh dibandingkan remitansi sejumlah negara lain. Filipina misalnya. Negara pengirim tenaga kerja utama di Asia dan negara berkembang ini mampu mendongkrak remitansinya dari US$ 10,7 miliar pada 2005 menjadi US$ 17,4 miliar di 2009. Dengan demikian, remitansi dari pengiriman tenaga kerja bisa menjadi komponen utama penyumbang devisa bagi Filipina. Kontribusinya terhadap PDB juga relatif stabil.

Bertolak dari fakta itu, Indonesia sebenarnya juga memiliki peluang sama seperti Filipina. Permintaan pasar tenaga kerja internasional terhadap TKI masih tinggi, minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri juga sangat besar. Di sisi lain, pemerintah memang memerlukan sumber penerimaan lain yang potensial menopang sektor pajak dan migas yang selama ini menjadi tumpuan utama.

Langkah Akselerasi

Ada sejumlah catatan penting yang patut diperhatikan dalam rangka meningkatkan kontribusi remitansi TKI terhadap PDB. Yang paling utama adalah perlindungan dan perbaikan nasib TKI serta keluarganya.
 
Hingga pertengahan 2012, pemerintah telah mengambil sejumlah terobosan penting, seperti pengetatan pengiriman yang berakhir dengan moratorium total ke Arab Saudi, MoU dengan pemerintah Malaysia, pembentukan Satgas TKI, penambahan anggaran, dan sejumlah kebijakan penting lainnya, termasuk keputusan DPR meratifikasi Konvensi Buruh Migran Tahun 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya pada 12 April lalu. Mengingat persoalan TKI adalah masalah yang kompleks dan multidimensi, diperlukan sejumlah penguatan strategis lebih lanjut untuk melengkapi dan mengakselerasi kebijakan dan program yang telah ada.
 
Sejumlah penguatan tersebut antara lain segera membuat MoU dengan sejumlah negara tujuan, terutama negara yang memiliki banyak catatan kasus seperti Arab Saudi. Aspek hukum ini harus ditindaklanjuti dengan peningkatan daya saing dan kompetensi TKI guna meningkatkan posisi tawar mereka saat bekerja di luar negeri. Ini termasuk pembekalan informasi dan pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja migran yang dilindungi undang-undang.

Masa depan para TKI setelah habis masa kontrak dan kembali ke Tanah Air juga patut diperhatikan. Para TKI umumnya telah memiliki modal dasar untuk menjadi seorang wirausaha sejati. Mereka memiliki kemauan besar untuk berubah, mau bertindak nyata, dan berani mengambil risiko mempertaruhkan nasib di negeri orang. Sebagian dari mereka mampu mengumpulkan modal yang cukup dan pengalaman berharga bekerja di luar negeri. Masalahnya justru ada pada mentalitas dan pola pikir mereka untuk menjadi seorang wirausaha.

Sebagian besar TKI bekerja di sektor informal, khususnya PRT, tak mengherankan jika pola pikir mereka adalah “apa kata majikan”. Di sinilah pentingnya pendidikan kewirausahaan bagi TKI. Proses menjadi wirausaha bisa dimulai sejak tahap persiapan sebelum keberangkatan, perlindungan optimal selama di luar negeri, hingga pelatihan dan pembentukan jaringan setelah kembali ke Tanah Air. Perlu ditanamkan pemikiran sejak dini bahwa pergi ke luar negeri tidak hanya untuk bekerja, mengumpulkan modal, lalu pulang dan menikmati hari tua apa adanya dengan mengandalkan tabungan selama bekerja di negeri orang.

Sembari menyelam minum air. Di negara tempatnya bekerja, TKI dimotivasi menimba ilmu sebanyak mungkin. Mereka mempelajari prospek bisnis apa yang mungkin ditembusi dari dalam negeri hingga membangun jaringan dan relasi yang berpotensi menjadi mitra bisnis di kemudian hari. Semakin banyak TKI yang mampu bermetamorfosis menjadi seorang wirausaha, akan semakin besar peluang kita menjadi negara besar dan sejahtera di kemudian hari.

Untuk mewujudkan semua ini, tentu pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Terlebih karena persoalan TKI kita sangat kompleks, banyak, dan merata hampir di semua provinsi. Di sinilah pentingnya kerjasama pemerintah dengan semua pihak, khususnya pemerintah daerah. Perlu ada burden sharing pengawasan dan penanganan yang lebih baik antara pusat dan daerah untuk mengelola dan menekan masalah TKI hingga ke level paling bawah.

Tulisan telah dimuat di Rubrik Opini Sinar Harapan, Edisi Selasa 10 Juli 2012

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 
;