Minggu, 09 Desember 2012

Perempuan dalam Pusaran Tenaga Kerja Global

Permintaan pasar internasional terhadap tenaga kerja perempuan meningkat tajam dalam beberapa dekade terakhir. Tidak hanya untuk sektor formal yang memang biasanya lebih didominasi perempuan seperti perawat. Informal seperti pekerja rumah tangga (PRT) juga mengalami peningkatan cukup signifikan.

Fenomena ini pun terjadi kepada tenaga kerja wanita (TKW) kita. Dari tahun ke tahun, jumlah TKW meningkat secara signifikan. Jika pada periode 1996 terdapat 44 persen migran laki-laki dan 56 persen migran perempuan dari setiap 100 persen tenaga kerja migran yang meninggalkan Indonesia, pada 2007 jumlah pekerja migran perempuan meningkat menjadi 78 persen sementara pekerja laki-laki justru menurun menjadi 22 persen (IOM 2010).

Peningkatan tersebut membuat jumlah TKW terus mendominasi hingga hampir 80 persen dari total tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berjumlah sekitar 6,5 juta di seluruh penjuru dunia. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 70 persen TKW hanya berbekal ijazah SD sederajat. Sehingga, sebagian besar dari mereka banyak yang terpaksa bekerja di sektor informal khususnya PRT. Fakta ini memunculkan stigma dan persepsi di masyarakat bahkan dunia, bahwa TKI identik dengan TKW. Lebih spesifik lagi identik dengan pekerja rumah tangga.

Ketimpangan Pendapatan dan Risiko

Tren global menunjukkan jumlah pekerja perempuan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Namun, ironisnya seringkali tidak diimbangi dengan perlindungan yang optimal. Padahal, pekerja migran perempuan termasuk kelompok pekerja migran yang paling berisiko terhadap berbagai tindak kejahatan transnasional khususnya terhadap ancaman human trafficking.

Data terbaru Bank Dunia menyebutkan bahwa 4 dari 10 pekerja global saat ini adalah perempuan. Namun secara rata-rata setiap satu dolar yang dihasilkan laki-laki, perempuan hanya menghasilkan 80 sen. Ketimpangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki ini sangat tidak sebanding dengan tingginya risiko perempuan menjadi korban human trafficking dibandingkan laki-laki. Fenomena ini terlihat sangat jelas pada apa yang menimpa banyak TKW kita dalam percaturan tenaga kerja global saat ini.

Migrant Care Indonesia memperkirakan sebanyak 43 persen atau sekitar 3 juta dari total buruh migran Indonesia adalah korban human trafficking. Data ini tidak hanya mencakup pekerja migran yang bekerja secara ilegal namun juga mereka yang secara resmi mengikuti mekanisme pemerintah alias pekerja migran legal. Korban perdagangan manusia sangat rawan terhadap eksploitasi, baik secara seksual maupun kerja paksa. Sementara itu, secara umum Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat, sepanjang tahun 2010 hingga 1 November, kasus penganiayaan yang menimpa TKI kita cukup tinggi. Yakni sebanyak 3.835 di 18 negara tujuan pengiriman. Ini yang berhasil didata. Kasus di lapangan dipastikan jauh lebih besar.

Data yang lebih mencengangkan tentang kasus human trafficking di Indonesia dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2010 yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara sumber utama human trafficking, negara tujuan dan transit bagi perempuan, anak-anak dan orang-orang yang menjadi sasaran human trafficking, khususnya prostitusi dan kerja paksa. Ini terjadi karena migrasi yang berlangsung di Indonesia adalah migrasi yang tidak aman, sehingga trafficking seakan menjadi bagian integral dalam proses migrasi itu sendiri. Mulai dari pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas, umur, kemudian akses informasi yang tidak sampai ke basis calon buruh migran sampai minimnya perlindungan hukum dari negara.

Perlindungan Lebih Optimal

Di tengah kondisi ekonomi dalam negeri yang masih belum kondusif ditambah permintaan internasional yang masih tinggi, bekerja sebagai TKW masih akan menjadi pilihan banyak perempuan dalam beberapa tahun ke depan agar bisa menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Keadaan ini mengharuskan antisipasi yang optimal oleh pemerintah dan pihak terkait untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap TKW mengingat mereka adalah kelompok pekerja yang paling berisiko terhadap berbagai tindak kejahatan internasional khususnya human trafficking.

Sebagai sebuah persoalan yang kompleks, perlindungan terhadap TKW dan TKI secara keseluruhan mensyaratkan adanya kerja sama yang intens dari semua pihak mulai pusat hingga daerah termasuk kerja sama internasional. Perlindungan mulai aspek hukum, regulasi hingga mempersiapkan TKW/TKI sebaik mungkin agar memiliki daya saing dan kompetensi yang memadai untuk meningkatkan posisi tawar mereka saat bekerja di luar negeri termasuk pembekalan informasi dan pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja migran yang dilindungi oleh undang-undang.

Selain sejumlah langkah di atas, persoalan paling mendasar yang harus dituntaskan adalah masalah kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi terhadap perempuan karena inilah akar masalah yang sesungguhnya. Perempuan perlu diberi akses yang lebih luas setidaknya dalam dua hal, akses terhadap modal dan pendidikan. Dengan begitu terbuka peluang besar bagi perempuan untuk bisa mengentaskan dirinya dari kemiskinan dan mengambil peran yang lebih penting dalam pembangunan.

Tulisan telah dimuat di Harian Radar Lampung, edisi Rabu, 27 Juni 2012
http://www.radarlampung.co.id/read/opini/50564-perempuan-dalam-pusaran-tenaga-kerja-global

2 komentar:

  1. Andai pemerintah bersama dengan badan-badan legislasi dan regulasi di negara ini mampu menciptakan iklim yang sejuk bagi tumbuh kembangnya lapangan kerja secara massal, maka kita tidak perlu mengirim TKW/TKI ke luar negeri. Tapi sayang, faktanya hingga sekarang tidak mampu. Setiap tahun jumlah angkatan kerja bertambah, sedangkan jumlah lapangan kerja tidak berkembang signifikan, sehingga daya serap rendah. Pilihannya? Ya, salah satunya jadi TKW/TKI.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ya, ini sebenarnya kunci utama penyelesaian masalah TKI/TKW, tapi justru di sinilah pemerintah tidak mampu memainkan perannya dengan baik. Terimakasih Pak Irsa....

      Hapus

 
;