Kamis, 20 Desember 2012

Menyikapi Pertumbuhan yang Mengesankan

analisa fundamental commodity
Sumber : di sini

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang mampu mencapai pertumbuhan cukup mengesankan sepanjang 2011. Bangsa ini mampu tumbuh 6,5 persen, meski krisis ekonomi global mulai menimpa.

Pada 2012 lalu, Indonesia diperkirakan masih mampu tumbuh di atas 6 persen bahkan mencapai 7 persen. Menurut majalah The Economist, Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki stabilitas moneter dan kebijakan fiskal yang baik sehingga mampu menahan guncangan eksternal.


Sementara itu, lembaga pemeringkat utang Fitch Ratings sudah menaikkan peringkat utang Indonesia dari BB+ menjadi BBB-. Lembaga pemeringkat utang Moody's Investors Service juga menaikkan peringkat utang Indonesia dari Ba1 menjadi Baaa3.

Sejumlah pencapaian di atas membuat posisi Indonesia kian diperhitungkan di kancah internasional. Seperti terlihat dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, 25–29 Februari 2012. Indonesia menjadi perhatian karena sudah masuk menjadi trillion dollar club. Yakni negara dengan PDB di atas USD1 triliun.

Itu artinya, Indonesia masuk kelompok negara yang kuat seperti Tiongkok, India, Rusia, Brasil, Korea, Meksiko, dan Turki. Negara-negara ini memiliki ruang moneter dan fiskal yang memadai untuk memangkas suku bunga atau meningkatkan pinjaman. Ruang moneter dan fiskal yang memadai membuat negara yang bersangkutan mampu mendorong permintaan dan mengembangkan sektor swasta.

Dengan PDB di atas USD1 triliun, pendapatan per kapita rakyat Indonesia mendekati USD4 ribu. Jika pendapatan per kapita ini bisa terus naik, peluang Indonesia untuk melepaskan statusnya sebagai negara berkembang menjadi negara maju kian terbuka lebar.

Sebagaimana ditetapkan, untuk masuk dalam kelompok negara maju, sebuah negara harus memiliki pendapatan per kapita minimal USD14 ribu–USD15 ribu. Untuk mencapai jumlah tersebut, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4–7,5 persen per tahun selama 2011-2014 dan 8–9 persen per tahun periode 2015-2025.

Penting tapi Belum Cukup

Pembangunan yang hanya berorientasi pada parameter ekonomi semata ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi telah lama dikritik dan mulai ditinggalkan.

Dalam studi pembangunan internasional, ini dikenal sebagai pendekatan tradisional maupun strategi pertumbuhan ekonomi. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa pendapatan per kapita dengan sendirinya diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah. Seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan melalui sebuah mekanisme yang disebut ’’dampak merembes ke bawah’’ atau trickle down efect.

Pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak negara berkembang mulai menyadari bahwa ’’pertumbuhan’’ tidak identik dengan pembangunan (development). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berarti menjamin masalah-masalah krusial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, akan tereduksi dengan sendirinya.

Yang banyak terjadi justru sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau ke pembangunan, hanya dinikmati segelintir orang. Sementara sejumlah besar orang lainnya tetap berkubang dalam kemiskinan, kesenjangan, tetap menjadi pengangguran, bahkan sama sekali tak terkena imbas tetesan dari atas.

Untuk itu dalam beberapa dekade terakhir, ditawarkan mekanisme baru dalam mengukur keberhasilan pembangunan sebuah negara. Yakni dengan menjadikan masyarakat sebagai inti utama dari pembangunan atau people center. Ada sejumlah indikator yang harus terpenuhi selain pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi.

Untuk mengukur keberhasilan ini digunakanlah indeks pembangunan manusia (IPM) atau human development index (HDI). Dan untuk lebih mengakselerasi proses pembangunan di negara-negara berkembang, dibuatlah komitmen pembangunan global yang dikenal dengan millennium development goals atau MDGs.

Baik IPM maupun MDGs sama-sama menggunakan sejumlah standar dan indikator yang berkenaan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat seperti masalah kemiskinan, kesehatan, serta pendidikan. Dengan menggunakan standar dan indikator yang lebih detail, diharapkan pertumbuhan ekonomi makro yang tinggi benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

Dengan kata lain, terjadi pemerataan kue pembangunan hingga ke lapisan terbawah. Persoalannya kemudian, mungkinkah pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terakselerasi tanpa ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Di sini kita menemukan benang merah sebagaimana disepakati banyak pakar, bahwa meski pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tinggi tidak bisa menjadi ukuran mutlak keberhasilan pembangunan sebuah negara, kita tetap membutuhkannya untuk menyelenggarakan pembangunan yang lebih optimal, merata dan dapat mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, tantangan selanjutnya bagi Indonesia setelah mampu mencapai pertumbuhan yang mengesankan adalah bagaimana agar pertumbuhan yang tinggi dapat memberi manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya bisa dengan memberi akses modal lebih besar bagi masyarakat kecil.

Pemberian kredit usaha mikro pada masyarakat kecil memang telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sebenarnya masih jauh dari tataran ideal yang semestinya.

Banyak lembaga keuangan mikro yang masih kekurangan dana. Padahal, mereka adalah tumpuan harapan si miskin untuk mendapatkan modal tanpa agunan. Perbankan juga acapkali tak bersikap proaktif untuk mendukung orang-orang miskin yang baru terentas dari kemiskinannya namun masih rentan untuk kembali terjebak dalam jurang kemiskinan. Entrepreneurship mereka dibiarkan layu dan mati sebelum mendapat kucuran modal untuk mengembangkan usaha. (*)

Tulisan dimuat di Rubrik Opini Radar Lampung,
Edisi Senin, 23 April 2012
Lihat langsung di web Radar Lampung

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 
;