Human Trafficking Masih Menjadi Ancaman Serius

Gambar dari sini

Pada peringatan hari Perempuan internasional yang jatuh setiap 8 Maret, perhatian dunia internasional nampaknya masih tertuju pada satu isu yang tak kunjung selesai, yakni human trafiicking atau perdagangan manusia terhadap kaum perempuan. Menurut data PBB, perdagangan manusia saat ini sudah menjadi sebuah perusahaan kriminal terbesar ketiga di dunia setelah perdagangan senjata dan narkoba. Dari bisnis ini, para pelaku dapat meraup laba sekitar USD 7 miliar setiap tahunnya.

Laporan Asia Development Bank (ADB) memperkirakan satu hingga dua juta manusia diperjualbelikan setiap tahunnya di seluruh dunia. Bahkan hingga tahun 2008 diperkirakan keuntungan yang didapat oleh traffickers mencapai USD 40 milyar. Salah satu korban trafficking yang kini menjadi pusat perhatian adalah para pekerja migran terutama pekerja migran perempuan.

Ketimpangan Pendapatan dan Resiko

Tren global menunjukkan jumlah pekerja perempuan mengalami peningkatan yang sangat signifikan namun ironisnya seringkali tidak diimbangi dengan perlindungan yang optimal. Padahal, pekerja migran perempuan termasuk kelompok pekerja migran yang paling beresiko terhadap berbagai tindak kejahatan transnasional khususnya terhadap ancaman human trafficking.

Data terbaru Bank Dunia menyebutkan bahwa 4 dari 10 pekerja global saat ini adalah perempuan, namun secara rata-rata setiap satu dolar yang dihasilkan laki-laki, perempuan hanya menghasilkan 80 sen. Ketimpangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki ini sangat tidak sebanding dengan tingginya resiko perempuan menjadi korban human trafficking dibandingkan laki-laki. Fenomena ini terlihat sangat jelas pada apa yang menimpa banyak tenaga kerja wanita (TKW) kita dalam percaturan tenaga kerja global saat ini.

Hampir 80 persen dari sekitar 6,5 juta pekerja migran kita adalah perempuan. Fakta ini memunculkan stigma dan persepsi di masyarakat, tenaga kerja Indonesia (TKI) identik dengan tenaga kerja wanita (TKW). Lebih spesifik lagi identik dengan pembantu rumah tangga (PRT). Sebagian dari mereka berpendidikan rendah sehingga banyak terserap ke sektor informal terutama PRT. Keadaan ekonomi yang sulit, lapangan kerja yang sempit dan tidak adanya akses terhadap permodalan membuat banyak perempuan, terpaksa menjadi TKW. Sebagian dari mereka ada yang berhasil menjadi tulang punggung keluarga, namun tidak sedikit yang menjadi korban human trafficking (perdagangan manusia) dan beragam bentuk perbudakan lainnya di negeri orang. Hampir setiap hari kita bisa mendapatkan kabar duka dari para pekerja migran kita. Mulai dari pelecehan seksual, penyiksaan baik fisik maupun mental yang menyebabkan depresi, cacat, sakit, gila bahkan meninggal dunia. Belum lagi pelanggaran hak-hak lainnya seperti gaji yang tidak dibayar dan tidak adanya waktu libur.

Migrant Care Indonesia memperkirakan sebanyak 43 persen atau sekitar 3 juta dari total buruh migran Indonesia adalah korban human trafficking. Data ini tidak hanya mencakup pekerja migran yang bekerja secara illegal namun juga mereka yang secara resmi mengikuti mekanisme pemerintah alias pekerja migran legal. Korban perdagangan manusia sangat rawan terhadap eksploitasi, baik secara seksual maupun kerja paksa. Sementara itu, secara umum Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat, sepanjang tahun 2010 hingga 1 November, kasus penganiayaan yang menimpa TKI kita cukup tinggi. Yakni sebanyak 3.835 di 18 negara tujuan pengiriman. Ini yang berhasil didata. Kasus di lapangan dipastikan jauh lebih besar.

Data yang lebih mencengangkan tentang kasus human trafficking di Indonesia dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2010 yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara sumber utama human trafficking, negara tujuan dan transit bagi perempuan, anak-anak dan orang-orang yang menjadi sasaran human trafficking, khususnya prostitusi dan kerja paksa. Ini terjadi karena migrasi yang berlangsung di Indonesia adalah migrasi yang tidak aman, sehingga trafficking seakan menjadi bagian integral dalam proses migrasi itu sendiri. Mulai dari pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas, umur, kemudian akses informasi yang tidak sampai ke basis calon buruh migran sampai minimnya perlindungan hukum dari negara.

Perlindungan Holistik

Sebagai ancaman yang sangat serius, human trafficking terutama pada perempuan harus diantisipasi melalui upaya dan kerjasama yang holistic. Perlu ada burden sharing pengawasan dan penanganan yang lebih baik antara pusat dan daerah untuk menekan masalah TKW hingga ke level paling bawah di samping kerjasama internasional yang intens dengan semua pihak.

Selain segera meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, penting pula untuk membuat MoU dengan sejumlah negara tujuan terutama negara yang memiliki banyak catatan kasus praktik human trafficking seperti Malaysia dan Arab Saudi. Aspek hukum ini harus ditindaklanjuti dengan peningkatan daya saing dan kompetensi TKW untuk meningkatkan posisi tawar mereka saat bekerja di luar negeri. Termasuk pembekalan informasi dan pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja migran yang dilindungi oleh undang-undang.

Selain sejumlah langkah strategis di atas, persoalan paling mendasar yang harus dituntaskan adalah masalah kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi terhadap perempuan karena inilah akar masalah yang sesungguhnya. Perempuan perlu diberi akses yang lebih luas agar bisa mengentaskan dirinya dari kemiskinan dan mengambil peran yang lebih penting dalam pembangunan.


Tulisan telah dimuat di Rubrik Opini Sinar Harapan, edisi Jumat 13 April 2012