Selasa, 30 Oktober 2012

Koruptor ”Sakit” Versus Ibu Menyusui


PERLAKUAN terhadap koruptor ''sakit'' dengan ibu menyusui yang menjadi tersangka penyalahgunaan dana yang tak seberapa di negeri kita sungguh seperti langit dan bumi. Sebelum KPK ada dan bersikap tegas, begitu mudah bagi koruptor untuk tiba-tiba ''sakit'' saat mereka akan disidangkan atau bahkan sekadar akan diperiksa. Lalu dengan mudah pula mereka mendapat izin untuk berobat ke rumah sakit dan dokter pilihan mereka. Beberapa di antaranya bahkan mendapat izin untuk berobat hingga ke luar negeri. Lebih dari ini, ''sakit'' yang tiba-tiba muncul ketika mereka terindikasi terlibat kasus korupsi kadang bisa membebaskan mereka dari jerat hukum dengan alasan sakitnya telah cukup permanen sehingga tidak memungkinkan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Anehnya, sejumlah koruptor yang kemudian bebas karena ''sakit'' tiba-tiba itu sembuh kembali begitu kasusnya ditutup. Sungguh ajaib, Indonesia memang benar-benar surga bagi koruptor.

Kisah ironis justru dialami oleh rakyat biasa yang tersandung kasus tak seberapa. Hanya karena mencuri sebutir semangka, misalnya, seorang nenek harus mendekam beberapa bulan di penjara. Ada pula pencuri ayam yang dihadiahi timah panas oleh aparat. Sungguh ironis. Begitu pula dengan nasib yang dialami Vista Paramita dari Jombang. Ibu muda yang dituduh majikannya menggelapkan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebesar Rp 80 juta ini terpaksa membawa bayinya, Aura Sukma, yang baru berumur tujuh bulan, turut tinggal di penjara. Ini bukan sensasi. Vista terpaksa membawa Aura karena bayi yang seharusnya masih menyusu pada ibunya tersebut sempat dibawa ke rumah sakit akibat diare hebat dan alergi terhadap susu formula yang terpaksa diminumnya karena ibunya dipenjara.

Membawa Aura tinggal di penjara dengan kondisi yang tidak bersahabat bagi bayi terpaksa dilakukan Vista agar ia bisa menyusui bayinya lagi. Belasan hari bayi tersebut tinggal di penjara sampai kemudian terpaksa dibawa kembali ke rumah sakit karena menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), tubuh yang penuh bintik-bintik merah bekas gigitan nyamuk, dan kondisi tubuh yang lemah karena kekurangan gizi. Berat badan Aura turun sebanyak 2 kilogram selama berada sekitar dua minggu di penjara. Permohonan Vista agar statusnya dialihkan dari tahanan rumah tahanan negara (Rutan) menjadi tahanan kota supaya bisa menyusui bayinya dengan baik ditolak oleh majelis hakim. Baru setelah kasus ini mencuat dan menarik perhatian publik, bahkan sejumlah tokoh bersedia menjadi penjamin, permohonan tersebut akhirnya dikabulkan.

Hak Asasi

Memberikan perlakuan khusus kepada tahanan perempuan sebenarnya tidak hanya bisa dibenarkan dari sisi kemanusiaan, namun juga dilegalkan secara hukum. Menyusui adalah hak ibu, apa pun statusnya, baik sebagai stay at home mom, working mom, bahkan seorang tahanan sekalipun. Hak ini sangat terkait dengan hak anak (bayi) untuk mendapat air susu ibu (ASI) karena bagi bayi, terutama usia 0-6 bulan, ASI merupakan makanan utama terbaik bagi mereka. Hak menyusui bagi ibu dan hak mendapat ASI bagi bayi merupakan hak asasi yang secara tegas dan jelas diatur oleh undang-undang.

Menurut aturan HAM Internasional, negara dapat melakukan intervensi bila terjadi kekerasan atau situasi yang mendesak. Artinya, bila studi dan diagnosa menunjukkan bahwa seorang bayi bisa mati bila tidak disusui air susu ibunya, maka peraturan pemerintah wajib diturunkan untuk melindungi si bayi/ anak. Mengacu pada aturan ini, maka dalam kasus Aura Sukma yang mengalami diare hebat karena alergi terhadap susu formula, seharusnya tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak permohonan Vista untuk menjadi tahanan kota. Apalagi, aturan hukum di Indonesia juga telah mengatur soal ini.

Menurut Pasal 128 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, ASI eksklusif pada dasarnya merupakan hak bayi (anak) yang harus dipenuhi sejak dilahirkan hingga berusia enam bulan. Undang-undang ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 2012 mengenai Pemberian ASI Eksklusif. Apalagi, Indonesia termasuk salah satu negara yang berkomitmen dalam pencapaian Millenium Develompment Goals (MDGs) terutama untuk tujuan kesehatan meminimalisasi kematian ibu dan bayi. Sayangnya, meski telah jelas dan tegas diatur oleh undang-undang, upaya pemenuhan hak untuk menyusui ini masih jauh dari yang diharapkan. Jangankan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang memang tidak membedakan perlakuan terhadap tahanan laki-laki dan perempuan, hak ibu untuk menyusui bayinya dengan tenang, aman dan nyaman hampir di semua sektor juga masih sangat memprihatinkan.

Masih sedikit sarana publik yang menyediakan ruangan khusus untuk ibu menyusui. Begitu pula dengan kemudahan menyusui bagi ibu yang bekerja. Cuti yang diberikan maksimal 3 bulan bagi ibu bekerja tidak memungkinkan bagi mereka untuk memberikan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Pemberian waktu dan ruang khusus untuk ibu bekerja yang masih menyusui juga belum terealisasi dengan baik meski sejumlah peraturan telah mewajibkan.

Jika permohonan para koruptor ''sakit'' saja bisa dengan mudah dikabulkan, mengapa hak tahanan perempuan untuk menyusui dipersulit? Ini bukan sekadar belas kasihan, namun juga hak asasi dan masa depan bangsa ini.


Rubrik Perempuan Suara Merdeka, 31 Oktober 2012

5 komentar:

  1. Masya alloh sudah banyak karya nya yang hebat..

    boleh tahu ga mba alamat opini suara merdeka?

    makasih sebelumnya.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Maaf Mbak Hana baru tau kalau ada yang komen :)

      Ini rubrik Perempuan Mbak, hanya setiap Rabu, emailnya perempuan_sm@yahoo.com.

      Kalau Opini-nya SM namanya Wacana, ada yang lokal dan nasional

      Hapus
    2. Oya, untuk kirim ke Wacana, ini alamat emailnya Mbak, wacana.nasional@gmail.com. Maks 5000 karakter dengan spasi

      Hapus
  2. wah makasih komplit sekali :D sukses terus ya mba :D

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sama-sama Mbak Hana, ayo mencoba rubrik ini .... :)

      Hapus

 
;