Senin, 05 Desember 2011

Bahaya Korupsi di Konstruksi


Tragedi runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara (Kukar) pada 26 November 2011 lalu menyisakan sejumlah catatan sekaligus keprihatinan. Runtuhnya jembatan yang juga dijuluki Golden Gate-nya Indonesia itu dalam usia yang masih muda, baru 10 tahun, menimbulkan sejumlah tanda tanya besar, keprihatinan sekaligus kekhawatiran di benak kita semua. Seperti, bagaimana kualitas konstruksi jembatan, bagaimana perawatannya selama ini, bagaimana pula kualitas SDM konstruksi kita, dan sebagainya. Dan renungan terpenting dari tragedi tersebut adalah inikah akibatnya jika sektor yang sangat strategis dikorupsi.


Indikasi korupsi pada konstruksi jembatan mulai diendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah praktisi konstruksi juga menemukan sejumlah fakta yang bisa mengarah pada indikasi penyelewengan. Pihak kepolisian bahkan akan segera menetapkan sejumlah tersangka terkait ditemukannya unsur pidana umum merujuk pada pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sekaligus mengusut lebih lanjut terkait adanya indikasi pidana khusus atau korupsi yakni penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.


Sektor Strategis dan Terkorup

Sebagaimana kita ketahui, sektor konstruksi adalah salah satu sektor yang paling strategis dan menentukan kehidupan masyarakat dan bangsa. Ia merupakan pilar utama perekonomian bangsa terutama terkait dengan penyediaan infrastruktur sebagai penopang utama roda perekonomian. Karenanya, sektor ini sangat berpengaruh terhadap tingkat daya saing Indonesia. Sebagai dilaporkan oleh Global Competitiveness Report 2010-2011 yang dilansir oleh World Economic Forum, peringkat daya saing Indonesia terganggu oleh kondisi infrastruktur yang masih buruk.

Sektor konstruksi juga memiliki kontribusi yang besar terhadap produk domestik bruto (PDB) dan terus mengalami kenaikan yang signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 1973 sumbangan sektor konstruksi terhadap produk domestik bruto (PDB) masih sekitar 3,9%. Angka itu terus meningkat hingga mencapai 8% pada 1997. Krisis ekonomi 1998 sempat menghentikan ekspansi bisnis konstruksi. Hingga lima tahun pascakrisis, sumbangan sektor konstruksi terhadap PDB terus menurun hingga mencapai 6% pada 2002. Setelah krisis berlalu, bisnis konstruksi terus membaik. Pada 2005, sumbangan sektor konstruksi terhadap PDB mampu menembus 6,35%. Pada 2008, sektor konstruksi juga tercatat tumbuh 7,3% menjadi Rp419,3 triliun.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, Data BPS menyebutkan kontribusi sektor konstruksi dalam penyerapan tenaga kerja mencapai 4,37 juta jiwa pada 2006, terdiri atas 4,24 juta jiwa pekerja pria dan 124.932 jiwa pekerja wanita atau 4,60% dari total angkatan kerja pada tahun itu yang mencapai 95,17 juta jiwa. Departemen Pekerjaan Umum memprediksi, jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi pada 2009 menembus 5,2 juta orang. Potensi bisnis konstruksi di Indonesia juga sangat besar. Pada 1995, pasar industri jasa konstruksi mencapai Rp45 triliun. Pada 2003, nilai proyek para pelaku usaha jasa konstruksi mencapai Rp159 triliun, di mana 55% merupakan proyek swasta dan sisanya dari pemerintah. Nilai itu menunjukkan tren yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Sayangnya, sektor ini juga dicatat dan dikenal masyarakat sebagai sektor terkorup.

Berdasarkan survey indeks persepsi korupsi yang dilakukan World Bank pada tahun 2005 di 15 negara, termasuk Indonesia, sektor konstruksi berada pada urutan terakhir atau terkorup di antara 17 sektor perekonomian. Sektor korupsi dianggap rawan penyimpangan, suap dan korupsi karena bidang pekerjaan konstruksi yang melibatkan banyak pihak, dipandang dapat membuka peluang terjadinya suap dan korupsi. Nilai kontrak yang relatif besar juga mempermudah untuk menyembunyikan dana suap, korupsi dan mengatur mark-up harga. Di sisi lain, penampilan akhir hasil dapat menyembunyikan rendahnya mutu bahan, volume dan penyimpangan metode pelaksanaan. KPK bahkan menyebutkan bahwa tingkat kebocoran APBN di sektor ini mencapai 40 persen, sedangkan tingkat kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa mencapai 30 persen.

Sudah menjadi rahasia umum pula jika proyek konstruksi nasional telah menjadi “bancakan” kader partai politik dan oknum pejabat pemerintah. Kajian Kadin menyebutkan, sebagian besar pemenang proyek konstruksi sudah ditunjuk sebelum pelaksanaan tender. Sebanyak 87 persen dari seluruh proyek konstruksi di Indonesia telah ditetapkan pemenangnya sebelum tender berakhir. Dari angka tersebut, 90 persen di antaranya syarat unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Bom Waktu

Korupsi pada semua sektor kehidupan pasti akan memunculkan bahaya dan kerugian yang tidak sedikit. Apalagi pada sektor konstruksi yang merupakan salah satu sektor paling strategis bagi masyarakat dan bangsa.

Sebagai sektor yang kerap dijadikan mesin uang melalui sejumlah praktik kolusi dan korupsi yang sangat kental, korupsi di konstruksi tak ubahnya seperti bom waktu. Muncul kekhawatiran tragedi serupa akan terulang dengan jumlah korban dan materi yang tidak sedikit mengingat sektor konstruksi umumnya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Terutama sebagai sarana transportasi seperti jalan dan jembatan, maupun sebagai pusat pelayanan public seperti rumah sakit dan sekolah. Apalagi, Indonesia adalah negara yang sangat rentan bencana terutama gempa bumi dan tsunami. Bila tidak segera diantisipasi, konstruksi yang digerogoti korupsi ditambah oleh kerentanan Indonesia terhadap bencana, akan menjadi bom waktu yang bisa menelan banyak korban jiwa dan kerugian material yang besar. Secara umum, korupsi di konstruksi yang tidak segera diberantas pastinya juga akan berpengaruh buruk terhadap perekonomian dan daya saing Indonesia di mata para investor.

Tragedi runtuhnya Jembatan Kukar sekali lagi mengingatkan kita bahwa bahaya laten korupsi tidak bisa ditutupi oleh tampilan semegah apapun meski nyaris menyamai Golden Gate di San Fransisco Amerika Serikat. Hanya dalam waktu 10 tahun, kemegahan itupun runtuh dengan menelan banyak korban jiwa dan materi yang tidak sedikit.


Rubrik Opini Kontan, edisi Senin 5 Desember 2011

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 
;