Rabu, 16 Januari 2013

Menyongsong Zero Placement TKI


 Kompleksnya persoalan perlindungan hukum dan jaminan keamanan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang tidak menemui titik temu akhirnya memaksa pemerintah bertindak tegas dengan melakukan pengetatan pengiriman TKI ke negara tersebut. Kebijakan yang berlangsung selama tiga bulan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi sistem penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi sekaligus membenahi titik lemahnya. Komisi Rekrutmen Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arab Saudi pada 14 Februari lalu juga telah mengumumkan penghentian sementara penerimaan TKI. Agen-agen perekrutan disarankan untuk tidak menerima visa kerja TKI. Pemerintah setempat juga diminta untuk tidak lagi memberi visa kerja kepada TKI. Jika ternyata langkah tersebut tak cukup efektif mereduksi masalah, bukan tidak mungkin pemerintah akan mengambil kebijakan yang lebih ekstrim yakni moratorium atau zero placement (penempatan nol).


Jika akhirnya kebijakan ini terpaksa diambil, zero placement ke Arab Saudi patut diapresiasi karena sejak lama masyarakat sudah meminta pemerintah memberlakukan moratorium atau penghentian pengiriman dan penempatan TKI ke negara tersebut.

Di negara yang menjadi pengimpor pembantu rumah tangga (PRT) terbesar dari Indonesia ini, diperkirakan sekitar 3,3 juta TKI bekerja sebagai PRT atau sekitar 70 persen dari total TKI yang bekerja sebagai PRT di seluruh negara tujuan. Ironisnya, di negara ini pula Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat, sepanjang tahun 2010 hingga 1 November, dari total 3.835 kasus penganiayaan yang menimpa TKI terbanyak terjadi di Arab Saudi, yakni sebanyak 55 persen. Begitu juga dengan pelecehan seksual yang mencapai 68 persen. Tak hanya itu, TKI yang pulang dalam kondisi cacat, pulang dalam kondisi hamil atau membawa anak hasil hubungan gelap atau karena ulah majikan, TKI yang bekerja bertahun-tahun tanpa digaji, bahkan pulang tinggal nama terbanyak juga dari Arab Saudi. Berbagai catatan memilukan ini lebih dari cukup untuk menyambut gembira kebijakan zero placement ke negara tersebut.

Namun, sejumlah persoalan juga akan muncul jika kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan. Setelah penghentian pengiriman tenaga kerja, pemulangan TKI yang overstay atau telah habis masa kerjanya dan pulangnya para TKI yang akan segera habis masa kontraknya, bisa dipastikan jumlah pengangguran di dalam negeri akan bertambah signifikan. Bukan tidak mungkin, tanpa langkah antisipatif yang konkrit dan tepat sasaran, pengangguran baru tersebut akan menambah deret panjang daftar orang miskin di negeri ini. Sejumlah persoalan lain dipastikan akan segera menyusul dan semakin kompleks.

Masih Menjadi Pilihan

Ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi warga negaranya membuat bekerja sebagai TKI menjadi alternatif terbaik bahkan lapangan kerja favorit masyarakat saat ini. Meski sejumlah kasus yang menimpa TKI terus mencuat, aemfasilitasi TKI di sana dengan telepon seluler.

Agar persoalan di Arab Saudi tidak terulang, pemerintah harus melakukan sejumlah langkah strategis mengingat gelombang pengiriman TKI ke negara lain diperkirakan akan meningkat jika kebijakan zero placement benar-benar diberlakukan. Apalagi, permintaan TKI di luar negeri seperti Malaysia masih sangat tinggi. Seperti Filipina, profesionalitas manajemen pengiriman TKI harus ditingkatkan. Sejak persiapan pemberangkatan, selama bekerja di negara tujuan hingga kembali ke tanah air. Calon TKI harus benar-benar siap untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta memahami aspek perlindungan terhadap diri sendiri. Ini akan meningkatkan posisi tawar TKI itu sendiri.

Sudah selayaknya warga negara yang memilih bekerja sebagai TKI mendapat perlindungan dan dukungan optimal dari negara. Mereka sudah mengurangi beban pemerintah bahkan justru membantu melalui remitansi yang jumlahnya sangat signifikan. Pemerintah juga harus bersikap kooperatif dan memiliki peraturan yang lebih konkrit tentang TKI mengingat negara-negara seperti Singapura, Hongkong dan Taiwan memiliki undang-undang yang secara tegas mengatur dan melindungi para tenaga kerja asing yang bekerja di negaranya termasuk mereka yang bekerja di sektor informal sebagai PRT. Jika mereka saja yang hanya menampung tenaga kerja kita sangat bertanggung jawab, negaranya sendiri seharusnya lebih bertanggung jawab.


Tulisan ini telah dimuat di Koran Jakarta, 21 Februari 2011

2 komentar:

  1. Alamat email koran jakarta apa ya mbak ? Bisakan tulisan kita pantau lewat internet ?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Bisa dilihat di sini Mbak, alamat email dan Gagasan yang dimuat : http://www.koran-jakarta.com/

      Hapus

 
;