Kamis, 17 November 2011

Memerdekakan TKI dari Perbudakan

Upaya untuk menghapus perbudakan dan perdagangan budak telah diproklamirkan 178 tahun lalu, tepatnya pada 23 Agustus 1833 di Inggris. Namun hingga saat ini, praktik perbudakan dan perdagangan budak tetap berlangsung di seluruh penjuru dunia.


Perbudakan yang selama ini dikenal hanya sebagai kondisi dimana adanya pengontrolan terhadap individu (budak) oleh orang lain, kini telah mencakup berbagai macam bentuk termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti perbudakan tradisional, jual beli manusia (anak, wanita dan pria dewasa), perdagangan organ tubuh manusia, prostitusi dan penggunaan anak dalam konflik bersenjata. Di antara berbagai varian baru ini, human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perbudakan modern yang banyak mendapat perhatian dunia internasional.

Human trafficking sendiri memiliki pendefinisian yang tidak jauh berbeda dari konsep perbudakan. Menurut protokol PBB tahun 2000, human trafficking didefinisikan sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasaan, atau bentuk pemaksaan lain seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau bisa juga memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Poin utama dari definisi ini dikaitkan dengan persoalan perbudakan adalah adanya upaya eksploitasi manusia untuk tujuan tertentu.

Menurut data PBB, perdagangan manusia saat ini sudah menjadi sebuah perusahaan kriminal terbesar ketiga di dunia setelah perdagangan senjata dan narkoba. Dari bisnis ini, para pelaku dapat meraup laba sekitar USD 7 miliar setiap tahunnya. Laporan Asia Development Bank (ADB) memperkirakan satu hingga dua juta manusia diperjualbelikan setiap tahunnya di seluruh dunia. Bahkan hingga tahun 2008 diperkirakan keuntungan yang didapat oleh traffickers mencapai USD 40 milyar. Salah satu korban trafficking yang kini menjadi pusat perhatian adalah para pekerja migran.

Perbudakan TKI

Data resmi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2010 menyebutkan, Indonesia merupakan negara sumber utama human trafficking, negara tujuan dan transit bagi perempuan, anak-anak dan orang-orang yang menjadi sasaran human trafficking, khususnya prostitusi dan kerja paksa. Ini terjadi karena migrasi yang berlangsung di Indonesia adalah migrasi yang tidak aman, sehingga trafficking seakan menjadi bagian integral dalam proses migrasi itu sendiri. Mulai dari pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas, umur, kemudian akses informasi yang tidak sampai ke basis calon buruh migran sampai minimnya perlindungan hukum dari negara.

Khusus untuk pekerja migran, Migrant Care Indonesia memperkirakan sebanyak 43 persen atau sekitar 3 juta dari total buruh migran Indonesia adalah korban human trafficking. Data ini tidak hanya mencakup pekerja migran yang bekerja secara illegal namun juga mereka yang secara resmi mengikuti mekanisme pemerintah alias pekerja migran legal. Korban perdagangan manusia sangat rawan terhadap eksploitasi, baik secara seksual maupun kerja paksa.

Secara umum, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat, sepanjang tahun 2010 hingga 1 November, kasus penganiayaan yang menimpa TKI kita cukup tinggi. Yakni sebanyak 3.835 di 18 negara tujuan pengiriman. Ini yang berhasil didata. Kasus di lapangan dipastikan jauh lebih besar. Bahkan hampir setiap hari kita bisa mendapatkan kabar duka dari para pekerja migran kita. Mulai dari pelecehan seksual, penyiksaan baik fisik maupun mental yang menyebabkan depresi, cacat, sakit, gila bahkan meninggal dunia. Belum lagi pelanggaran hak-hak lainnya seperti gaji yang tidak dibayar dan tidak adanya waktu libur. Semua fakta dan data ini menegaskan bahwa banyak pekerja migran kita telah terjebak dalam perbudakan manusia modern.

Tugas Berat Indonesia

Banyak peristiwa penting terjadi terkait dengan persoalan TKI sepanjang dua pertiga tahun 2011 ini. Pengetatan pengiriman yang berakhir dengan moratorium total ke Arab Saudi, MoU dengan pemerintah Malaysia, hukum pancung terhadap Ruyati yang hanya berselang empat hari dengan pidato Presiden SBY di Konferensi ke-100 ILO, yang lalu diikuti dengan pembentukan Satgas TKI, penambahan anggaran dan sejumlah peristiwa dan terobosan penting lainnya. Sebuah kemajuan yang signifikan untuk memerdekakan TKI dari perbudakan modern. Namun, ini saja tidak cukup dan belum sepenuhnya mengena pada akar masalah.

Perlindungan terhadap TKI akan lebih optimal jika pemerintah memiliki payung hukum yang kuat. Salah satunya dengan meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Penting pula untuk membuat MoU dengan sejumlah negara tujuan terutama negara yang memiliki banyak catatan kasus praktik perbudakan seperti Arab Saudi. Aspek hukum ini harus ditindaklanjuti dengan peningkatan daya saing dan kompetensi TKI untuk meningkatkan posisi tawar mereka saat bekerja di luar negeri. Termasuk pembekalan informasi dan pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja migran yang dilindungi oleh undang-undang.

Mengingat persoalan TKI sangat kompleks, banyak dan merata hampir di semua propinsi di tanah air, sudah saatnya pula bagi pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif dan partisipasi lebih konkrit dalam masalah ini. Perlu ada burden sharing pengawasan dan penanganan yang lebih baik antara pusat dan daerah untuk menekan masalah TKI hingga ke level paling bawah. Selain sejumlah langkah strategis di atas, persoalan paling mendasar yang harus kita tuntaskan bersama adalah masalah kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Karena inilah faktor utama penyebab perbudakan di seluruh penjuru dunia.

Tulisan ini telah dimuat di Jawa Pos, 22 Agustus 2011

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 
;